LPBD Patok Pembiayaan Jabar Naik 10%

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) menargetkan pembiayaan bagi KUMKM sebesar Rp1,2 triliun di Indonesia pada 2018. Sebelumnya, penyaluran dana dipatok sebesar Rp1 triliun pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, LPDB-KUMKM melakukan moratorium penyaluran. Hal ini dilakukan dalam rangka pembenahan _Standar Operating Procedure_ (SOP) penyaluran dana bergulir dan restrukturisasi manajemen. Khusus Jabar, ujar Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo akan ditingkatkan sebesar 10% pada 2018.

"Selama ini yang paling besar di Jawa Tengah diharapkan juga naik minimal 10%, Jawa Timur nomor dua, dan Jawa Barat nomor tiga," tandasnya.

Salah satu langkah ini dilakukan dengan sosialisasi LPDB-KUMKM di daerah-daerah, langkah ini diharapkan membuat KUMKM dapat mengakses permodalan dengan mudah.

"Tiga segmen UMKM yang menjadi tujuan kami yaitu kuliner, fashion, dan kerajinan," kata Braman usai Sosialiasi LPDB-KUMKM bersama Anggota DPD RI Dapil Jabar, Ayi Hambali Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/2/2018).

Acara ini tidak hanya dihadiri oleh pengurus koperasi dan UMKM di Jawa Barat, namun juga dihadiri oleh Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi Jabar Euis Yatimah dan Kepala Kantor Wilayah Jabar dan Banten Jamkrindo, Yanti Rachmawati.

"Mereka akan melakukan pendampingan bagaimana mengajukan pembiayaan kepada LPDB-KUMKM," jelasnya.

Kehadiran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Kabupaten, dan Kota akan membantu sosialisasi penyaluran dana bergulir dari LPDB KUMKM. Untuk sosialisasi penjaminan dana ini dapat dilakukan Jamkrindo secara langsung. Sejauh ini penjaminan pinjaman hanya diutamakan kepada debitur perbankan saja. "Kami melakukan penjaminan kredit BRI (Bank Rakyat Indonesia) saja sebelumnya," ujar Yanti.

Dengan begitu Jabar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Ayi, selama ini ratio gini (kesenjangan kemiskinan) mencapai 0,04% di Jabar atau masuk urutan lima besar dari 34 provinsi di Indonesia.

Braman mengatakan bahwa dana bergulir usulan dari KUKM ditargetkan bakal cair maksimal 21 hari setelah seluruh dokumen persyaratan yang diajukan lengkap dan terpenuhi.

"Apabila dokumen sudah lengkap dan kita proses selama waktu itu, maka akan cair," tegasnya.

Menyoal keluhan jaminan pendanaan sebesar 100% oleh KUMKM kepada LPDB-KUMKM atas pengajuan pendanaan dibantah oleh Braman. Karena jaminan hanya dikenakan sebesar 30% saja dari nilai pengajuan pendanaan.

"Sebanyak 70% ditanggung Jamkrindo asal bisa memenuhi persyaratan mereka," tegasnya. Dengan biaya layanan rendah akan mendorong pengembangan usaha lebih maju. Hal ini berujung pengembalian pembiayaan lebih cepat.

Unit usaha yang terdapat di pesantren yang ingin mengajukan pendanaan juga dapat mengajukan kepada LPDB-KUMKM. Langkah ini akan lebih baik bila unit-unit usahanya membentuk koperasi.

"Ini bisa dilakukan dari koperasi yang tidak aktif di Jabar, tinggal mereka melakukan perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan mengundang pengurus dan pengawas koperasi yang lama," tuturnya.

Dari data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jabar menyebutkan sebanyak 25.333 koperasi terdapat di provinsi ini dari 27 kabupaten dan kotamadya. Dari angka ini sebanyak 1.200 koperasi tidak aktif.

Bandung, 23 Februari 2018
Humas LPDB-KUMKM
www.lpdb.id

Lembaga Pengelola Dana Bergulir - KUMKM

Jl. Letjend. MT. Haryono Kav. 52-53
Jakarta 12770 - Kotak Pos 4370
Telp. 021-7901440, 7990756
Fax. 021-7989746

Copyrights © 2014. LPDB. All Rights Reserved