Restrukturisasi Pinjaman, KPS Bogor Fokus Tingkatkan Kualitas dan Produksi Susu

Bogor – Komitmen dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya menggenjot perekonomian nasional terus dilakukan terutama saat pandemi Covid-19. Kementerian Koperasi dan UKM melakukan sejumlah langkah terobosan demi berputarnya roda ekonomi masyarakat khususnya pelaku usaha koperasi dan UKM di Indonesia. Salah satunya berupa kelonggaran atau relaksasi pembayaran berupa restrukturisasi pinjaman/pembiayaan kepada mitra penerima dana bergulir program pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM.

Restrukturisasi pinjaman/pembiayaan diberikan secara simbolis kepada Koperasi Produksi Susu dan Peternakan Sapi Perah (KPS) Bogor saat kunjungan kerja Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki beserta jajaran Kemenkop serta Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Sabtu (27/6).

Kunjungan Menkop dan jajarannya merupakan wujud perhatian dan silahturahmi secara langsung kepada mitra koperasi, sekaligus rangkaian acara menyambut Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-73 pada tanggal 12 Juli 2020 mendatang. KPS Bogor merupakan salah satu mitra penerima dana bergulir yang usahanya mendapat restrukturisasi pinjaman/pembiayaan dampak penyebaran Covid-19.

KPS Bogor menjadi mitra penerima dana bergulir sejak 2011 silam dan telah mendapatkan pinjaman/pembiayaan sebanyak 2 (dua) kali. Pinjaman pertama telah lunas, dan kini pinjaman kedua yang diterima tahun 2016 sebesar Rp5 Miliar mendapat fasilitas restrukturisasi memiliki track record pembayaran lancar.

Zamroni Burhan selaku Ketua KPS Bogor mengatakan, anggota yang 100 persen peternak sapi sangat merasakan dampak akibat Corona. Akibat lockdown dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah menyebabkan terbatasnya akses masuk ke daerah sehingga distribusi pakan pun terhambat.

“Pakan ternak ada yang berupa ampas tahu dan ampas tempe, ada juga yang berasal dari bungkil kelapa sawit dan bungkil kopi yang merupakan bahan baku konsentrat yang berasal dari Pulau Sumatra. Dengan terbatasnya persediaan konsentrat protein sapi, sehingga berpengaruh langsung pada volume susu yang dihasilkan. Meskipun pemintaan (demand) pembeli tinggi, namun supply sangat rendah,” jelas Burhan.

Burhan memaparkan, misalnya rata-rata produksi susu yang dihasilkan sapi pada bulan Januari-Maret sebanyak 12 ton, namun dengan kondisi pandemi menyebabkan berkurangnya 1 jenis menu pakan yang berdampak pada menurunnya produksi susu. Hal ini terlihat pada bulan April-Juni, produksi susu hanya mencapai 8 ton. Meskipun pakan sapi yang berupa ampas, namun kandungan proteinnya cukup tinggi dan berpengaruh pada volume susu yang dihasilkan sapi. Sampai sejauh ini, suplemen atau konsentrat tersebut belum ada penggantinya.

Berbicara tentang pendapatan, sebelumnya peternak memperoleh Rp10 juta per bulan dengan cicilan pinjaman sebesar Rp3-4 juta per bulan. Namun dengan kondisi saat ini, pendapatan mereka menurun hingga Rp5 juta per bulan. Adanya restrukturisasi pinjaman dari LPDB-KUMKM selama 1 (satu) tahun berupa penangguhan pembayaran, berdampak pada menurunnya jumlah cicilan anggota sehingga mereka dapat fokus melanjutkan usahanya.

“Kondisi pandemi ini juga berpengaruh pada jumlah sapi yang dimiliki peternak. Ada yang mengurangi beban cost pakan ternak dengan menjual atau memotong sapi untuk dimakan. Namun besar harapan dengan adanya restrukturisasi ini anggota mampu bertahan dan tetap optimis melanjutkan usahanya,” tutup Burhan.

Terkait restrukturisasi pinjaman, Burhan mengatakan sudah dari bulan April mengirimkan surat permohonan ke LPDB-KUMKM. “Hampir 2 (dua) bulan sejak Mei dan Juni ini kami tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran ke LPDB-KUMKM, hal ini disebabkan pembayaran dari anggota pun tidak ada. Meskipun unit simpan pinjam sejak Covid-19 tidak menyalurkan pinjaman ke anggota, namun dengan adanya relaksasi pembayaran, setidaknya anggota memiliki nafas tambahan untuk melanjutkan usaha mereka,” kata Burhan.

Koperasi yang memiliki anggota lebih dari 300 anggota di wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor setiap bulannya melakukan rapat pleno dengan seluruh anggota (peternak). Negosisasi berulang terkait penyesuaian harga jual dan harga beli terus dilakukan oleh koperasi dengan pembeli dan peternak. Dalam kondisi pandemi saat ini, harga susu dinaikan, sebelumnya kisaran Rp4.500 - Rp5.000 menjadi Rp5.800 sampai dengan Rp6.000 per liter.

“Pembeli dapat memaklumi dan menyetujui perubahan harga tersebut, namun dengan syarat koperasi harus mampu memperbaiki kualitas susu. Harapannya, dengan adanya restrukturisasi pinjaman, anggota (peternak) KPS Bogor tidak perlu menjual sapinya untuk membayar angsuran sampai dengan jangka waktu restrukturisasi selesai, sehingga kegiatan anggota tetap dapat berjalan dan mereka pun mampu bertahan melewati kondisi new normal. Harapan lainnya, pertukaran bahan baku lancar dan produksi susu juga meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembeli,” tutup Burhan.

Simbolis Restrukturisasi

Simbolis restruturisasi pinjaman/pembiayaan KPS Bogor berupa penundaan pembayaran angsuran pokok selama jangka waktu 12 bulan diserahkan oleh Menkop Teten Masduki didampingi Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo kepada Ketua KPS Bogor Zamroni Burhan di hadapan seluruh pengurus dan anggota koperasi. KPS Bogor yang berdiri sejak tahun 1970 merupakan salah satu dari total 40 koperasi dan UMKM yang telah memenuhi persyaratan permohonan restrukturisasi pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM.

Pinjaman dana bergulir yang didapatkan koperasi ini pada tahun 2016 dimanfaatkan sebagai modal investasi yaitu pembelian sapi sebanyak 192 ekor yang disalurkan kepada 49 anggota KPS Bogor. Selain itu, pinjaman juga digunakan untuk modal kerja yakni untuk pembelian pakan ternak. Anggota aktif yang tercatat di KPS Bogor berjumlah 186 orang dan memiliki 3 (tiga) jenis usaha yakni penampungan atau pengelolaan susu murni, pabrik pakan ternak, dan usaha simpan pinjam anggota.

Pemerintah dalam hal ini Kemenkop telah mengantisipasi dampak ekonomi terburuk dengan dikeluarkannya SK Menkop Nomor 15 Tahun 2020 pada bulan April 2020 lalu tentang Restrukturisasi Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penerima Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Harapannya, walaupun dalam keadaan darurat wabah Corona telah menghardik sebagian besar sektor usaha di berbagai daerah, namun Kementerian Koperasi dan UKM tetap fokus dalam upaya memulihkan dan mendukung perekonomian nasional, khususnya demi keberlangsungan usaha koperasi di Indonesia.


HUMAS LPDB-KUMKM

Lembaga Pengelola Dana Bergulir - KUMKM

Jl. Letjend. MT. Haryono Kav. 52-53
Jakarta 12770 - Kotak Pos 4370
Telp. 021-7901440, 7990756
Fax. 021-7989746

Copyrights © 2014. LPDB. All Rights Reserved